Sesama Menteri Dilarang Saling Menjelek-jelekkan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nicolas Timothy

pksgrogol.com – Jakarta. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengomentari pernyataan sekretaris Kabinet Dipo Alam soal kritikan terhadap Menteri, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung mengatakan bahwa sesama Menteri dilarang saling menjelekkan.

"Tidak Relevan kalau Menteri menilai Menteri. Sesama Menteri tidak boleh saling menjelekkan," ujar Akbar Tandjung usai menghadiri 2 Tahun Mengenang Wafatnya Gus Dur di kediaman Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD di Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Senin (2/1/2011).

Menurut politisi senior Partai Golkar ini, yang boleh menilai menteri yakni Presiden sendiri sebagai orang yang memiliki hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.

"Yang paling tahu adalah Presiden apakah Menteri itu bekerja dengan baik atau tidak. Kan yang membuat komitmen atau kontrak politik itu Presiden dengan Menteri," jelas Akbar.

Sebelumnya diberitakan, Sekertaris Kabinet Dipo Alam menggelar jumpa pers secara khusus menyikapi kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Dia mengkritik sikap sejumlah menteri yang dinilai tidak bertanggung jawab mengelola opini negatif terhadap pemerintahan.

"Jangan sampai (menteri) tidak mau meluruskan berita-berita yang kurang tepat dari pada informasi. Itu artinya mau jadi menteri, tapi tidak mau bertanggung jawab," kata Dipo.

Dia bahkan sesumbar Presiden SBY akan kembali melakukan perombakan kabinet bila capaian kinerja para menteri tidak maksimal. "Saya meminotor terus menteri-menteri yang harusnya dia berbicara, tapi diam saja di dalam tanggung jawabnya dia. Saya memonitor dan saya laporkan kepada Presiden," tegas Dipo.