Al Shahry membuat keputusan tersebut setelah usaha jasa debt collector-nya ditutup pemerintah karena dianggap ilegal. Sebelumnya, tulis Koran Al Sharq yang terbit di Qatar, ia pernah menanyakan apakah pemerintah bisa membantunya secara finansial ketika usahanya ditutup.
Kini dia dikabarkan berurusan dengan aparat hukum terkait rencana penjualan anaknya itu.
Perdagangan manusia adalah pelanggaran di Arab Saudi. Namun negara tidak menerapkan standar internasional minimal, menurut Departemen Luar Negeri AS.
Dalam laporan terbaru, dikutip dalam Venture Beat, pemerintah Saudi 'tidak memiliki perangkat hukum yang memadai untuk anti-perdagangan manusia'. Meskipun ada bukti tentang luasnya tindak perdagangan manusia, mereka tidak melakukan tuntutan hukum, penghukuman atau pemenjaraan atas kejahatan perdagangan yang dilakukan terhadap pekerja rumah tangga asing di negerinya. "
Sekitar setengah dari semua anak-anak Saudi menghadapi kekerasan domestik atau beberapa jenis kekerasan fisik dan psikis, kata sebuah kelompok hak asasi manusia Arab Saudi, Perhimpunan Nasional Hak Asasi Manusia.
Sumber: yahoo
Tidak ada komentar :