DPP KNPI Minta PKS Aktif Perangi “Politik Uang”

pksgrogol.com – Jakarta. dakwatuna.com – Jakarta. DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar aktif memerangi dan memberantas politik uang, guna mewujudkan tegaknya demokrasi di Indonesia. Ketua Umum DPP KNPI, Ahmad Doli Kurnia mengemukakan hal tersebut saat melakukan audiensi Presiden DPP PKS Luthfi Hasan Ishaaq di Jakarta, kemarin.

Dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu, Doli menyatakan, DPP KNPI sangat peduli dan punya kepentingan untuk mempertahankan keberadaan partai politik dan mendorong agar menjadi partai politik yang kuat, sehat, dan kredibel. Karena prasyarat utama tegaknya demokrasi adalah tegaknya partai politik sebagai pilarnya.

“Sayangnya pencitraan partai politik itu, justru dirusak oleh oknum-oknum partai politik itu sendiri saat ini. Yang sangat memprihatinkan adalah bahwa ternyata yang dapat meruntuhkan bangunan konsolidasi demokrasi adalah politik uang,” katanya.

Doli dalam sambutannya menyatakan, ‘politik uang’ nampak menjadi ‘wabah nasional’. Oleh karena itu sebagai partai politik Islam, PKS harus menjadi kekuatan di garda terdepan melawan terjadi praktik-praktik politik uang itu.

“Kita semua, termasuk KNPI akan ikut mendukung untuk dilakukannya verifikasi terhadap partai politik, ormas, dan lembaga apapun dari wabah itu, apabila kita ingin menyelamatkan demokrasi dan masa depan Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Luthfi mengatakan, di dalam event-event politik di dalam PKS, pihaknya telah berhasil menekan tidak terjadinya praktik politik uang.

“Alhamdulillah di setiap momentum Muktamar dan pemilihan pimpinan partai, kami mempunyai mekanisme yang baik dan terhindar dari politik uang. Namun apa yg menjadi mekanisme dan tradisi kami, belum tentu bisa diterapkan pada organisasi lain,” ujarnya.

Luthfi juga mengajak KNPI juga serius terhadap masalah-masalah berkembangnya radikalisme, narkoba, dan berbagai penyakit sosial lainnya yang juga semakin marak akhir-akhir ini. “KNPI harus juga peduli dengan masalah yang ada di lingkungannya, yaitu pemuda dan berbagai problematikanya,” kata Luthfi Hasan Ishaaq.

Namun, Ahmad Doli menanggapi bahwa politik uang di Indonesia diduga bukan hanya dapat terjadi di dalam internal partai politik atau ormas. Tetapi akan dapat bertransformasi di dalam hubungan antar partai politik, partai politik dan masyarakat, partai politik dan institusi negara, antar institusi negara, institusi negara dan masyarakat, bahkan antar sesama masyarakat.

“Dan itulah yang menghiasi wajah demokrasi kita setiap waktu di pemberitaan kita. Oleh karena itu kita perlu serius dan benar-benar punya komitmen yang tinggi untuk melawan itu semua,” demikian Ahmad Doli Kurnia. (Ruslan Burhani/Ant)