pksgrogol.com - Jakarta. Kecurangan dalam proses verifikasi dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur independen kembali ditemukan.
Sebelumnya, nama Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, Ramdansyah, dicatut pendukung salah satu pasangan bakal calon independen. Kinihal yang sama dialami oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin.
Foto kopi KTP Selamat Nurdin berada dalam tumpukan berkas dukungan bakal calon independen di Kelurahan Pulogebang.
"Saya diberitahu oleh orang kelurahan bahwa nama saya dicatut," kata Selamat, yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa, 28 Februari 2012.
Meski demikian, hingga saat ini tidak ada petugas dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang melakukan verifikasi faktual terhadap dirinya.
"Mungkin orang kelurahan sudah tahu, saya sebagai ketua DPW PKS tidak mungkin mendukung calon lain, terlebih dari independen," ujarnya.
Selamat tidak akan menggugat bakal calon yang telah mencatut namanya. "Saya kasihan kepada bakal calon independen. Hati-hati dibohongi oleh broker KTP," tuturnya.
Dia menilai verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta masih terdapat banyak kekurangan. Sebab petugas yang disiagakan hanya tiga orang di setiap kelurahan.
"Sulit dengan petugas hanya tiga orang. Tidak semua warga yang dipanggil mau datang. Petugas juga tidak mungkin mendatangi warga satu-satu," ujar dia.
Sebelumnya, Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) mengatakan proses verifikasi faktual Cagub-Cawagub DKI independen tak lepas dari campur tangan para broker KTP.
Menurut Direktur Eksekutif P3I Ahmad Nurhidayat, dugaan adanya praktik ini dilihat dari laporan warga, pengakuan broker, dan pantauan relawan di lapangan.
"Broker tersebut mencari fotokopi-fotokopi KTP warga. Tapi, sayangnya digunakan oleh dua kandidat. Sehingga mereka mendapatkan penghasilan dari dua kandidat," ujar Ahmad Senin kemarin.
Ahmad mengatakan, setiap broker mendapatkan keuntungan bersih Rp2 ribu hingga Rp4 ribu per KTP. Bahkan menurutnya, para broker tersebut mengaku bisa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp11 juta sampai Rp20 juta per kelurahan. (hp).
Sumber: vivanews
Untuk berita terbaru, ikuti PKS Grogol di Twitter dan Facebook
Tidak ada komentar :